Meneg PAN: PNS Harus Punya Rumah JAKARTA, 30 Mei 2008** Meneg PAN Taufiq Effendi mengatakan, setiap PNS harus mempunyai rumah, yang sebenarnya bisa diwujudkan dengan hanya memiliki uang 2 – 3 juta. “Itu harus terlaksana, bukan impian,” ujarnya ketika memberikan sambutan pada acara ulang tahun ke-60 Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Jumat (30/5). Lebih lanjut Menteri mengatakan, kalau ada tanah dari pemerintah, maka pengembang bisa membangunkan rumah dengan harga Rp 25 juta per-unit. Artinya, dengan tabungan yang dikelola Bapertarum, dan pinjaman dari lembaga itu maka pegawai bisa memiliki rumah. Ditekankan bahwa kita jangan berpikir sulit untuk meningkatkan kesejahteraan. Kita tidak akan bisa memecahkan masalah kesejahteraan kalau hanya melakukan direct approach. Kita harus berpikir bagaimana peranan BKN ini, misalnya mengurangi pengangguran. “Coba kita adakan pemikiran bersama. Kita berbuat untuk mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, meningkatkan growth. Itu yang saya katakan berpikir out of the box, jangan sempit,” tandas Menteri. Launching KPE Bersamaan dengan Hari Ulang tahun ke-60, BKN, bekerjasama dengan Askes, Taspen dan Bapertarum meluncurkan Kartu Pegawai Elektronik (KPE), yang akan diberlakukan di seluruh Indonesia. Menurut Kepala BKN, Eddy Topo Ashari, saat ini sedang dilakukan uji coba di rumah sakit Fatmawati Jakarta, terkait pelayanan kesehatan. KPE ini bisa memangkas birokrasi dalam hal kepastian waktu, biaya dan tidak memungkinkan adanya rekayasa, karena menggunakan teknologi sidik jari. Disamping itu, BKN juga sedang melaksanakan program pembuatan Nomor Induk PNS secara nasional, sehingga tidak ada lagi istilah pegawai pusat dan daerah. Program ini ditargetkan selesai 2009. Dalam kesempatan itu Meneg PAN melakukan teleconference terkait dengan peluncuran KPE. Dalam dialog dengan Wakil Direktur RS Fatmawati, Menteri Taufiq Effendi antara lain mengatakan, ini merupakan terobosan yang selama ini dianggap tidak mungkin dilakukan. Namun ternyata bisa dilaksanakan dengan biaya yang sangat minim. Dengan memanfaatkan teknologi, nanti seluruh pegawai bisa berobat ke rumah sakit di mana saja. Dengan demikian semuanya bisa teratur. Seperti Polda Metro Jaya, misalnya, dulu banyak calo, sekarang sudah hilang. Ini juga begitu. “Saya bukan orang yang suka menghukum. Tapi saya memperbaiki dengan sistem,” tutur Menteri.