Pemerintah pada bulan Mei dan Juni 2007 akan membuka pendaftaran penerimaan 275 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru untuk mengisi formasi di pemerintah pusat dan daerah. “Rencanaya dari tambahan 275 ribu tersebut, 175 ribu diperuntukan bagi tenaga honorer pusat dan daerah, sedangkan sisanya bagi pelamar umum,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufik Effendi di sela rapat dengar pendapat dengan Komisi II (bidang aparatur negara dan pemerintahan) DPR-RI, di gedung DPR , Jakarta, Senin (15/1). Menurut Menpan, tahun ini penerimaan CPNS baru lebih diprioritaskan bagi pegawai honorer yang mempunyai masa kerja lebih dari lima tahun, yang kini jumlahnya mencapai 700 pegawai, termasuk Guru Bantu Sekolah (GBS) yang memenuhi syarat. Dikatakan menteri, model pengorganisasian penerimaan CPNS tahun 2006 tidak jauh berbeda dengan rekrutmen tahun 2005 yaitu akan dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di bawah koordinasi Tim Pengadaan Nasional (TPN) yang dibentuk oleh Kementerian Pemdayagunaan Aparatur Negara. Untuk menjadikan PNS yang profesional dan akuntebel, pemerintah saat ini sedang menata sistem kepegawaian bagi pegawai negeri sipil (PNS), diantaranya melalui pengadaan infrastrukutur SDM yang disesuaikan dengan standar kompetensi, perampingan penerimaan PNS, serta dibentuknya sistem penilaian kinerja yang rasional berdasarkan prinsip adil dan transparan. Menurut Menpan, review sistem manajemen kepegawaian PNS yang berlaku saat ini menawarkan desain sistem manajemen yang efisien dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai PNS dalam usaha mewujudkan Good Governance “Jadi tidak hanya mengejar status PNS saja, kerjanya juga harus dimaksimalkan,” tegas Menpan. Sementara untuk pengembangan sistem informasi kepegawaian, BKN telah menetapkan tujuan strategi jangka lima tahun. Salah satunya dengan mewujudkan identitas tunggal pegawai dan kartu PNS elktronik yang mendukung pembinaan dan kesejahtaraan rakyat. “Kita sedang upayakan membentuk Nomor induk pegawai tunggal, karena sekarang masing-masing lembaga memiliki NIP, kami kehabisan nomor dan akhirnya hurufpun kami pakai untuk NIP,” kata Ketua Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Prapto Hadi. Penataan sistem kepegawaian PNS juga dilakukan di kantor Departemen Komuniasi dan Informatika dengan mengembangkan Teknologi Informasi Komunikasi (ICT). Menteri Kominfo Sofyan A. Djalil dalam suatu acara di Jakarta, pekan lalu, menyatakan, penerapan TIK di lembaga yang dipimpinnya akan memudahkan pegawai melaksanakan tugasnya, karena pekerjaan yang biasanya dilakukan secara manual membutuhkan waktu cukup lama, dengan penerapan teknologi komputer pekerjaan tersebut akan selesai dalam waktu singkat. “Jika pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi (ICT) berjalan lancar maka kebutuhan akan karyawan di masa depan akan menjadi relatif sedikit, dan kantor ini akan sangat berperan dalam hal pengurangan jumlah pegawai pegawai negeri,” kata Menteri Kominfo.