Persepsi Masyarakat tentang Pelayanan Publik Perlu Diubah
Meneg PAN Taufiq Effendi mengatakan, pemerintah ingin mengubah persepsi masyarakat tentang pelayanan publik yang hingga kini masih melekat pada berbagai instansi pemerintah, meski kejadiannya sudah berlangsung 5 – 10 tahun lalu. Untuk itu diperlukan potret perwajahan dan persepsi yang baru tentang pelayanan aparatur itu sendiri, yang dilakukan dengan berbagai inovasi.
Dikatakan, pameran itu merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa aparatur negara sudah berubah. “Saya berharap pameran ini betul-betul merupakan yang terbesar dan terbaik. Saya tidak mau nanti Bapak Presiden kecewa,†ujar Menteri ketika melakukan peninjauan persiapan pameran inovasi pelayanan aparatur negara di lapangan parkir timur Senayan, Rabu petang.
Pameran yang diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Negara PAN dengan Polda Metro Jaya itu akan berlangsung 27 – 28 Juni dan dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebanyak 58 peserta dari lingkungan instansi pemerintah pusat, LPND, kepolisian, pemprov, pemkab, pemkot, serta BUMN/D. Berbagai unit pelayanan publik, baik dari pusat maupun daerah akan menampilkan keberhasilan inovasi-inovasi yang telah dilakukan.
Acara itu juga akan diisi dengan peluncuran buku “Jangan Percaya Sebelum Melihat : Inovasi Pelayanan Polriâ€. Selain itu juga penandatanganan komitmen peningkatan kinerja pelayanan publik oleh 31 Kapolda, serta penyerahan sertifikat ISO 9001 – 2000 oleh Law Register Quality Assurance (LRQA) oleh Meneg PAN Taufiq Effendi kepada Kapolri Jenderal Sutanto.
Terkait dengan buku itu, Menteri mengatakan, di berbagai kabupaten, kota maupun provinsi, dan sejumlah instansi pusat, sebenarnya telah memberikan pelayanan yang prima, yang dirasakan betul oleh masyarakat. “Selain masyarakat mendapat pelayanan yang baik, di daerah itu juga terlihat berbagai kemajuan yang signifikan. Karena itu, daerah-daerah itu kami jadikan best practices,†lanjut Menteri.
Best practices itu merupakan daerah yang pantas menjadi percontohan sehingga perlu dilihat oleh daerah lain. Kalau tahun 2005 baru ada 6 kabupaten/kota, tahun 2006 menjadi 29 kabupaten/kota, 2007 sebanyak 95 kabupaten/kota, tahun ini ditargetkan bisa menjadi 125 kabupaten/kota.
Menurut Menteri, dibuatnya best practices, karena bangsa Indonesia memang memerlukan percontohan. Para Bupati dan Ketua DPRD bisa melihat langsung, untuk selanjutnya meniru keberhasilannya.
Keberhasilan-keberhasilan itu direkam dalam buku yang berisi foto-foto, bukan kata-kata seperti buku-buku pada umumnya. Dengan demikian masyarakat akan melihat, kemudian meniru daerah atau instansi yang sudah melakukan inovasi dan memberikan pelayanan terbaiknya, dan bisa dicontoh oleh daerah lain.